Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, pada pasal 21 menyebutkan bahwa:

Badan Penanggulangan Bencana Daerah mempunyai tugas:

1. Penegakan baru dan pengarahan sesuai dengan kebijakan Pemerintah Daerah dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana terhadap usaha penanggulangan bencana bencana, penanganan bencana, rehabilitasi, serta rekonstruksi secara adil dan setara;
2. Tetapkan standarisasi dan kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan peraturan Perundang-undangan;
3. Menyusun, menetapkan dan menginformasikan peta rawan bencana;
4. Menyusun dan menetapkan tetap bencana;
5. Melaksanakan penyelenggaraan penanggulangan bencana pada wilayahnya;
6. Melaporkan penyelenggaraan bencana bencana bencana; kepala daerah setiap sebulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi bencana;
7. Mengendalikan dan penyaluran uang dan barang;
8. Mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
9. Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan;

Unsur Pelaksana penanggulangan bencana menurut UU Nomor 24 Tahun 2007, Pasal 23, mempunyai fungsi:

1. Koordinasi;
2. Komando;
3. Pelaksana dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana pada wilayahnya.